Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘orang pajak taat bijak’ Category

Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya ketika merasa kecewa dengan sebuah pelayanan publik? Berbagai reaksi tentu ditunjukkan untuk melampiaskan rasa mangkel dan kecewa, mulai dari marah-marah, ngomel, sampai merusak fasilitas umum! Wajar saja lah, dimana-mana juga hukum alamnya begitu. Ada aksi, ada reaksi. Apalagi kalau rasa kecewa itu timbul akibat patah hati, hwidiw, serasa dunia mau runtuh. Semua yang kita lakukan rasanya serba salah, mau belajar salah, mau bergaul salah, mau makan salah, mau ngaca aja rasanya salah. Dan dari semua bentuk sakit hati akibat kecewa itu, salah satu hal yang paling gampang dilakukan untuk melampiaskan kekesalan adalah dengan menyalahkan orang lain. Tidak percaya? (lebih…)

Read Full Post »


Oleh  :  Nurfita Kusuma Dewi

“In this world nothing is certain but death and taxes.” — Benjamin Franklin

Pajak sebagai satu hal yang pasti memerlukan kepastian hukum dalam pemungutannya, baik bagi wajib pajak maupun fiskus sendiri. Pun dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah berubah menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2010 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah (siap atau tidak siap) sesuai amanat UU harus segera menyusun peraturan daerah dan segala perangkatnya untuk menerima pengalihan wewenang pemungutan BPHTB tersebut. (lebih…)

Read Full Post »

Kebutuhan masyarakat akan informasi menjadi hal yang utama di alam demokrasi seperti sekarang ini.  Informasi yang pertama kali diterima oleh masyarakat adalah berasal dari pers baik melalui media cetak maupun media elektronik yang lain.  Sejalan dengan kemajuan teknologi yang ada, distribusi informasi pun terjadi sangat cepat.  Masyarakat kerap mempercayai berita yang ada tanpa melihat sendiri apa yang sebenarnya tengah terjadi. (lebih…)

Read Full Post »

Di era globalisasi seperti sekarang ini, hampir semua transaksi pembayaran bisa dilakukan oleh masyarakat secara online.  Mulai dari kredit motor, listrik, telepon, kartu kredit, PBB, dan lain sebagainya.  Namun era baru ekonomi online ini bukan tanpa masalah dalam perkembangannya. (lebih…)

Read Full Post »

Pada Kamis (28/10) yang lalu, KPP Pratama Semarang Gayamsari menggelar kegiatan sosialisasi pajak bertajuk “Aksi Simpati Pajak”.  Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan serempak di seluruh Indonesia pada pukul 10.00 waktu setempat berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-106/PJ/2010 tentang Hari Sosialisasi Pajak. (lebih…)

Read Full Post »


Cahaya matahari pagi mengambang di antara kabut.  Puncak gunung Ungaran masih terbungkus selimut putih saat rombongan Gayamsari menyusuri jalan aspal yang berliku-liku.  Pasar Bandungan yang dilewati pun sudah memulai riuhnya jauh sebelum langit bersemburat warna jingga.  Satu per satu peserta Internalisasi Corporate Value (ICV) sampai di tempat pelatihan. (lebih…)

Read Full Post »

Oleh  :  Nurfita Kusuma Dewi

 

Kasus pemalsuan dokumen perpajakan masih marak terjadi di era reformasi keuangan seperti sekarang ini.  Pemalsuan dokumen yang kerap terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, terutama Pratama, adalah SSP (Surat Pembayaran Pajak), SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), atau STTS (Surat Tanda Terima Setoran) fiktif.  Ketiga jenis dokumen ini berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran atas pajak terutang.  SSP, SSB, atau STTS fiktif (palsu) ini sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tertulis oleh Wajib Pajak (WP) “nakal” bahwa mereka telah melakukan pembayaran di bank atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk.  Alih-alih uang pajak telah disetor ke kas negara, “potensi” penerimaan negara ini justru hilang tanpa diketahui rimbanya. (lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »